Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul optimistis target retribusi parkir 2024 senilai Rp528 juta akan tercapai.  Pasalnya hingga kini retribusi parker mencapai Rp140 juta.

Berdasarkan data Dishub Bantul target parkir untuk tempat parkir khusus mencapai Rp250 juta, sementara parkir tepi jalan umum mencapai Rp278,9 juta.

Kepala Dishub Bantul, Singgih Riyadi menyampaikan capaian retribusi parkir per April 2024 mencapai sekitar Rp140 juta. Jumlah tersebut terdiri dari retribusi tempat khusus parkir mencapai Rp63,9 juta, dan retribusi parkir tepi jalan umum mencapai Rp79,9 juta. 

Dia menuturkan retribusi parkir tersebut dihimpun dari 53 titik tempat parkir khusus dan 126 titik parkir tepi jalan umum. 

Singgih menyampaikan hingga saat ini masih ada sekitar 15-20 lokasi parkir tidak berizin atau parkir liar di Bantul. Menurutnya, apabila ada objek wisata yang mendadak dikunjungi banyak wisatawan, biasanya akan timbul parkir liar yang sifatnya insidental. Meski begitu, lantaran jumlahnya yang tidak banyak, menurut Singgih keberadaannya tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi parkir. Dia pun tetap optimis target retribusi parkir tahun ini akan tercapai, seperti tahun lalu. 

“Tahun 2023 target retribusi parkir kita Rp550 juta, penerimaan kami hampir Rp600 juta. Nanti kalau parkir liar bisa kami atasi, otomatis [retribusi parkir] kita naik,” katanya.

Baca Juga

Belum Genap Empat Bulan, Pendapatan Retribusi Parkir Gunungkidul Tembus Rp474 Juta

Catat! Tarif Parkir Kendaraan Bermotor di Lokasi Wisata Wilayah Bantul

Dinas Perhubungan Bantul Optimistis Target Retribusi Parkir Tahun 2023 Tercapai

Menurut Singgih selama ini Dishub Bantul telah melakukan pembinaan, dan pemantauan parkir liar tersebut. 

Dia pun mengimbau agar pengelola parkir tersebut dapat segera mengurus izin lantaran saat ini Dishub Bantul tengah menyusun peraturan daerah (Perda) mengenai Perparkiran. Dalam Perda tersebut, akan ada pengawasan untuk parkir liar. 

“Ke depan tugas kami [pengawasan parkir liar] akan melibatkan lintas instansi,” katanya.

Dalam Perda yang tengah disusun tersebut, akan ada tim pengawasan pengendalian perparkiran dari unsur TNI, Polri, Dishub Bantul, dan Satpol PP Bantul. Selain itu ada juga tim saber pungli agar pengawasan dan pengendalian semakin komprehensif. 

Sementara Kepala Bidang Perlengkapan Jalan Dishub Bantul, Agus Sutomo menuturkan Dishub Bantul juga telah menerapkan karcis parkir perforasi mulai Januari 2024 untuk mengejar target retribusi parkir. Dia mengaku selama ini kesulitan untuk mengawasi tempat parkir yang ada. Karena, menurut dia, parkir beberapa destinasi wisata dikelola oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sehingga karcis yang diterapkan tidak seragam. Dengan penerapan karcis tersebut, pengendara dapat mengetahui tarif parkir yang berlaku di Bantul sesuai Perda Bantul No.6/2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, menurut Agus, penerapan karcis perforasi tersebut yang mencantumkan tarif parkir resmi juga untuk mengantisipasi keberadaan parkir nuthuk.

Dia menuturkan karcis perforasi tersebut hanya dapat diakses oleh tempat parkir yang berizin. Dia menuturkan penerapan karcis perforasi tersebut sebagai langkah untuk mengejar target retribusi parkir yang telah ditetapkan. 

“Mau tidak mau kita harus menerapkan [karcis perforasi] agar menyentuh angka [target retribusi parkir] yang telah ditetapkan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News